Perangi Mafia Tanah, Polres Metro Tangerang Kota Bersama BPN dan FWJI Gelar Edukasi Pertanahan di Pinang
TANGERANG – PilarBantenNews | Polres Metro Tangerang Kota bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang dan Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Tangerang Kota menggelar Diskusi Kebangsaan Menuju Indonesia Sehat di Aula Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan bertema “Kenali Tanah Kita, Pahami Proses Pembuatan Sertipikat Elektronik” ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah praktik mafia tanah melalui edukasi pertanahan dan digitalisasi sertifikat.
Kanit Harda Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKP Gusti Arsad, menjelaskan bahwa kejahatan pertanahan umumnya dipicu nilai ekonomi tanah yang terus meningkat.
Meski demikian, ia menegaskan setiap tindak pidana memiliki jejak yang dapat diungkap melalui proses penyelidikan. Polres juga terus berkoordinasi dengan BPN dalam penanganan perkara, meski masih menghadapi kendala administrasi akibat pergantian aparatur dan belum tertibnya data pertanahan di tingkat kelurahan.
Dalam kesempatan yang sama, tim dari BPN Kota Tangerang yang terdiri dari Ir. Steven Loudy, S.Tr., M.M., QRMO, Rizky Fauzi, S.Kom, dan Edwar Koto, S.Kom mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku serta program Sertipikat Elektronik sebagai langkah memperkuat kepastian hukum, mempermudah pelayanan, dan mencegah pemalsuan maupun sengketa tanah.
Sementara itu, Humas FWJI Tangerang Kota, Galang, mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi praktik percaloan dan melaporkan dugaan mafia tanah. Menurutnya, sinergi antara masyarakat, media, aparat kepolisian, dan BPN menjadi kunci menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang dihadiri perangkat kelurahan, RT, RW, dan masyarakat tersebut berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab mengenai prosedur pelaporan sengketa tanah, penanganan sertifikat ganda, hingga program pendaftaran tanah.
Di akhir kegiatan, Polres Metro Tangerang Kota mengimbau masyarakat untuk mengurus dokumen pertanahan melalui jalur resmi, memanfaatkan layanan sertifikat elektronik, serta menghindari penggunaan jasa calo sebagai upaya bersama memberantas praktik mafia tanah.(Dino)